Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Cabang Sunda Kelapa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

 

IMG 3658

Foto : Kartiko Yuwono, Robert M.Tacoy, Rizal Ariansyah , Pitoyo

Pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 bertempat di Seggara resto, Ancol Jakarta Utara, telah diadakan penandatanganan perpanjangan nota kesepakatan bersama antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Sunda Kelapa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. 

IMG 3646

Foto : Penandatanganan MoU oleh Robert M. Tacoy, selaku Kajari Jakarta Utara (kiri) dan Kartiko Yuwono, selaku GM IPC cabang Sunda Kelapa (kanan)

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Ir. Kartiko Yuwono, MSc, selaku General Manager IPC Cabang Sunda Kelapa dan Robert M. Tacoy, S.H, M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

IMG 3652

Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Direktur SDM & Hukum IPC, Rizal Ariansyah dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Pitoyo, SH, MH. Dalam penandatanganan, Pihak PT. Pelindo II memohon Bantuan Penanganan Permasalahan di Bagian Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Jaksa Pengacara Negara.

 

Kejari Jakarta Utara Gelar Jaksa Masuk Sekolah di SMA Negeri 40 Jakarta Utara

 

IMG 20170904 WA0001

Pada hari Senin, tanggal 4 September 2017, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Kembali Gelar Program Jaksa Masuk Sekolah di SMAN 40 Jakarta. Program Jaksa Masuk Sekolah di SMAN 40 Jakarta ini merupakan program lanjutan setelah sebelumnya dilaksanakan di SMAN 80 dan SMAN 13 Jakarta Utara.

Dalam amanatnya selaku Pembina Upacara Kasi Perdata & TUN Kejari Jakarta Utara PITOYO, SH, MH menegaskan kepada siswa dan siswi SMAN 40 agar menjauhi perbuatan tercela dan melanggar ketertiban umum seperti kebut - kebutan di jalan, tawuran dan juga menjauhi penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

IMG 20170904 WA0002

Program Jaksa Masuk Sekolah  merupakan program intern Kejaksaan Agung RI dalam rangka menanamkan nilai nilai dan norma hukum kepada anak anak sejak dini. Melalui program Jaksa Masuk Sekolah diharapkan generasi muda dapat memahami Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan dan dapat mencegah perilaku yang melanggar hukum sejak usia sekolah.

IMG 20170904 WA0000

Kegiatan JMS yang selama ini dilaksanakan pihak Kejari Jakut merupakan wujud nyata atas diterbitkannya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-184/A/JA/11/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pembentukan Tim Jaksa Masuk Sekolah/ JMS Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai upaya mendukung Agenda Nawa Cita Ke-8 pemerintah Indonesia yakni “Melakukan Revolusi Karakter Bangsa.

TP4D Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Awasi Proyek Perbaikan Jalan di Kelapa Gading

 

IMG 3381

 

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara meninjau dua proyek pembangunan jalan yang tengah dikerjakan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara. Peninjauan ini lantaran adanya pengaduan masyarakat yang menuding pembangunan bekerja tidak sesuai spek. Ketua TP4D Kejari Jakarta Utara Toto Roedianto mengatakan, peninjauan proyek ini dilakukan dalam rangka merespons pengaduan masyarakat Kelapa Gading. Sebab, sebelumnya terdapat tudingan terkait pengerjaan yang dilakukan kontraktor tidak sesuai dengan ketentuan spek.

IMG 3334

TP4D Kejari Jakarta Utara yang diketuai, Kepala Seksi Inteljen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Toto Roedianto didampingi beberapa anggotanya tiba dilokasi jalan lingkungan atau jaling dan peningkatan jalan di Kecamatan Kelapa Gading. "Di sini kami bertugas melakukan pengawasan terhadap dua proyek, yakni jalan lingkungan atau jaling dan peningkatan jalan di Kecamatan Kelapa Gading," kata Toto, saat ditemui meninjau proyek jalan di Jalan Putih Salju, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (31/8/2017).

IMG 3307

“Permintaan itu datangnya dari Sudin Bina Marga Jakarta Utara. Atas dasar itulah kami, selaku TP4D berkomitmen untuk memberikan pendampingan, pengawalan, pengawasan terhadap semua proyek yang dikerjakan Bina Marga,”ujarnya. Namun demikian, sambungnya, pihaknya menegaskan tidak akan segan-segan akan mengambil langkah hukum, jika ada kejanggalan dalam proyek tersebut.

IMG 3310

Dalam peninjauan kali ini, Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara, Yunaldi, yang ketika itu turut meninjau, menerangkan adanya TP4D Kejari Jakarta Utara membuat dua proyek itu berjalan baik dan nampak adanya peningkatan signifikan. "Jadi, ada dua proyek yang saat ini pihak TP4D Kejari tinjau bersama Sudin Bina Marga, antara lain, di paket anggaran proyek jalan lingkungan atau jaling dan peningkatan jalan diKecamatan Kelapa Gading. Kami meminta, TP4D agar bisa mengawal dan megawasi, jalannya dua proyek ini. Bersyukur, bisa berjalan signifikan," ungkap Yunaldi, Kamis (31/8/2017), siang ketika tinjau Jalan Putih Salju, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Kamis (31/8/2017).

"Untuk proyek jaling anggarannya itu mencapai Rp 5,2 Milyar. Proyek ini ada 21 titik ruas jalan, baik dikerjakan di Jalan Gitar Pegangsaan Dua dan di Jalan Golek, Jalan Harmonika, dan lain-lain. Selain itu untuk proyek peningkatan jalan anggarannya itu mencapai Rp 19 Milyar. Pada proyek ini sebanyak 42 titik ruas jalan yang kini tengah dikerjakan. Baik di Jalan Tor-tor, Jalan Biru Laut Timur dan Biru Laut Tengah, di Jalan Putih Salju, dan lain-lain.

IMG 3400

Pasca peninjauan, dipastikannya, tudingan tersebut tak terbukti. Hal itu dibuktikan pengerjaan sudah sesuai dilakukan sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Bahkan pada beberapa titik pengerjaan, ketebalan jalan melebihi RAB tersebut. "Kami pastikan setelah peninjauan bersama, pengerjaannya sudah sesuai RAB. Tak ada sedikitpun melenceng dari RAB," tegas Toto.

Cegah Terjadinya Kerugian Negara, TP4D Jakarta Utara Tinjau Proyek Pembangunan Office Tower dan Masjid di PT. KBN (Persero)

kbn

Komitmen untuk mencegah terjadinya Kerugian Negara dalam penanganan proyek – proyek pemerintah ditunjukan oleh Tim Pengawal Pengaman, Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (TP4D), pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 TP4D Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Kantor dan Masjid Blok B SBU Kawasan Cakung PT. KBN (persero) dengan nilai Rp. 71.100.000.000,- (tujuh puluh satu miliar seratus juta rupiah). Peninjauan kali ini dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan proyek sesuai target waktu sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan, karena sempat terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya , per-30 Juli 2017 sebesar 16 , 823 % atau -3 % dari target sebesar 20 %.

kbn3

Bahwa setelah dilakukan pertemuan antara Tim TP4D Jakarta Utara, Satgas TP4P Kejaksaan Agung RI, BPKP, PT. KBN, PT. WIKA Gedung selaku Kontraktor dan PT. INDRA KARYA selaku Manajemen Konstruksi , Tim TP4D memberi saran dan masukan untuk menambah jam kerja dan tenaga kerja untuk mengejar dan mempercepat pelaksanaan agar sesuai time schedule. Dari hasil peninjauan yang dilakukan lapangan hari ini , menurut pemaparan PT. INDRA KARYA selaku manajemen konstruksi telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan, bahkan terjadi surplus pekerjaan sebesar 3,13 % dari rencana 24,16 % bangunan yang terpasang sudah sebesar 27, 30 %.

kbn1

Ikut serta dalam peninjauan proyek Pembangunan Gedung Kantor dan Masjid Blok B SBU Kawasan Cakung PT. KBN (persero) dengan nilai Rp. 71.100.000.000,- (tujuh puluh satu miliar seratus juta rupiah), Satgas TP4P Kejaksaan Agung RI, BPKP, PT. INDRA KARYA dan PT. WIKA GEDUNG.

Kejari Jakarta Utara Memanggil Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) Program BPJS Ketenagakerjaan

 

IMG 3283  

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Jakarta Utara (Jakut) memanggil perusahaan wajib belum daftar (PWBD) program BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 28-29 Agustus 2017 bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Mereka diminta segera mendaftarkan seluruh karyawannya ke dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu memang hak sekaligus kewajiban bagi perusahaan. 

IMG 3272

Foto : Hendrinawati Leo, S.H selaku Jaksa Pengacara Negara sedang memaparkan materi

Hendrinawati Leo, S.H selaku jaksa pengacara negara (JPN)  dalam urusan BPJS Ketenagakerjaan di hadapan perwakilan PWBD yang hadir di Kantor Kajari Jakut (29/8/17), Tanjung Priok, Jakarta Utara menyampaikan semua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) sifatnya wajib, maka ada pula sanksi yang diberlakukan apabila tidak dijalankan.. Hendrinawati Leo menyebutkan, Baik kewajiban maupun sanksi tersebut diatur dalam UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Sanksi terberat dalam UU tersebut adalah sanksi pidana yaitu, hukuman penjara 8 tahun atau denda Rp 1 miliar.

IMG 3282

"Ketika Bapak dan Ibu mempekerjakan satu orang saja, maka sudah terikat dengan kewajiban ini. Jika tidak melaksanakan, maka yang bersangkutan sudah melakukan tindak pidana dan bisa dituntut," paparnya.  Pemberlakuan sanksi bagi pelanggar biasanya secara bertahap. Mulai sanksi teguran tertulis, denda, hingga sanksi tidak mendapat pelayanan publik bagi pemberi kerja dan pekerja. 

Sosialisasi ini untuk memasyarakatkan program perlindungan ketenagakerjaan dari risiko hilang atau berkurangnya penghasilan pekerja jika terjadi risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun nantinya, Bukan sekadar perusahaan menjalankan kewajibannya membayar iuran, tetapi yang utamanya hak pekerja untuk terlindungi dari risiko kerja, seperti kecelakaan, kematian, hari tua dan pensiun menjadi terjamin.

IMG 3276

Pemberi kerja agar mengikutsertakan para pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun untuk didaftarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan, kecuali Program Pensiun yang pelaksanaannya baru dimulai per 1 Juli 2015.

Dan untuk diketahui, pemberi kerja selain penyelenggara negara, setiap orang, pekerja, dan penerima bantuan, yang tidak mendaftarkan dirinya, pekerjanya dan keluarganya kepada BPJS, atau tidak memberikan data secara lengkap dan benar akan dikenai sanksi administratif. Ditambahkan pula bahwa bagi pekerja penyelenggara negara seperti PNS, TNI, Polri maupun Honor Daerah juga mendapatkan perlindungan jaminan sosial meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan jaminan hari tua (JHT) yang didaftarkan secara bertahap. 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 9