Kejari Jakarta Utara Memanggil Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) Program BPJS Ketenagakerjaan

 

IMG 3283  

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Jakarta Utara (Jakut) memanggil perusahaan wajib belum daftar (PWBD) program BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 28-29 Agustus 2017 bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Mereka diminta segera mendaftarkan seluruh karyawannya ke dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu memang hak sekaligus kewajiban bagi perusahaan. 

IMG 3272

Foto : Hendrinawati Leo, S.H selaku Jaksa Pengacara Negara sedang memaparkan materi

Hendrinawati Leo, S.H selaku jaksa pengacara negara (JPN)  dalam urusan BPJS Ketenagakerjaan di hadapan perwakilan PWBD yang hadir di Kantor Kajari Jakut (29/8/17), Tanjung Priok, Jakarta Utara menyampaikan semua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) sifatnya wajib, maka ada pula sanksi yang diberlakukan apabila tidak dijalankan.. Hendrinawati Leo menyebutkan, Baik kewajiban maupun sanksi tersebut diatur dalam UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Sanksi terberat dalam UU tersebut adalah sanksi pidana yaitu, hukuman penjara 8 tahun atau denda Rp 1 miliar.

IMG 3282

"Ketika Bapak dan Ibu mempekerjakan satu orang saja, maka sudah terikat dengan kewajiban ini. Jika tidak melaksanakan, maka yang bersangkutan sudah melakukan tindak pidana dan bisa dituntut," paparnya.  Pemberlakuan sanksi bagi pelanggar biasanya secara bertahap. Mulai sanksi teguran tertulis, denda, hingga sanksi tidak mendapat pelayanan publik bagi pemberi kerja dan pekerja. 

Sosialisasi ini untuk memasyarakatkan program perlindungan ketenagakerjaan dari risiko hilang atau berkurangnya penghasilan pekerja jika terjadi risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun nantinya, Bukan sekadar perusahaan menjalankan kewajibannya membayar iuran, tetapi yang utamanya hak pekerja untuk terlindungi dari risiko kerja, seperti kecelakaan, kematian, hari tua dan pensiun menjadi terjamin.

IMG 3276

Pemberi kerja agar mengikutsertakan para pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun untuk didaftarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan, kecuali Program Pensiun yang pelaksanaannya baru dimulai per 1 Juli 2015.

Dan untuk diketahui, pemberi kerja selain penyelenggara negara, setiap orang, pekerja, dan penerima bantuan, yang tidak mendaftarkan dirinya, pekerjanya dan keluarganya kepada BPJS, atau tidak memberikan data secara lengkap dan benar akan dikenai sanksi administratif. Ditambahkan pula bahwa bagi pekerja penyelenggara negara seperti PNS, TNI, Polri maupun Honor Daerah juga mendapatkan perlindungan jaminan sosial meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan jaminan hari tua (JHT) yang didaftarkan secara bertahap.