Cegah Terjadinya Kerugian Negara, TP4D Jakarta Utara Tinjau Proyek Pembangunan Office Tower dan Masjid di PT. KBN (Persero)

kbn

Komitmen untuk mencegah terjadinya Kerugian Negara dalam penanganan proyek – proyek pemerintah ditunjukan oleh Tim Pengawal Pengaman, Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (TP4D), pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 TP4D Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Kantor dan Masjid Blok B SBU Kawasan Cakung PT. KBN (persero) dengan nilai Rp. 71.100.000.000,- (tujuh puluh satu miliar seratus juta rupiah). Peninjauan kali ini dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan proyek sesuai target waktu sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan, karena sempat terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya , per-30 Juli 2017 sebesar 16 , 823 % atau -3 % dari target sebesar 20 %.

kbn3

Bahwa setelah dilakukan pertemuan antara Tim TP4D Jakarta Utara, Satgas TP4P Kejaksaan Agung RI, BPKP, PT. KBN, PT. WIKA Gedung selaku Kontraktor dan PT. INDRA KARYA selaku Manajemen Konstruksi , Tim TP4D memberi saran dan masukan untuk menambah jam kerja dan tenaga kerja untuk mengejar dan mempercepat pelaksanaan agar sesuai time schedule. Dari hasil peninjauan yang dilakukan lapangan hari ini , menurut pemaparan PT. INDRA KARYA selaku manajemen konstruksi telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan, bahkan terjadi surplus pekerjaan sebesar 3,13 % dari rencana 24,16 % bangunan yang terpasang sudah sebesar 27, 30 %.

kbn1

Ikut serta dalam peninjauan proyek Pembangunan Gedung Kantor dan Masjid Blok B SBU Kawasan Cakung PT. KBN (persero) dengan nilai Rp. 71.100.000.000,- (tujuh puluh satu miliar seratus juta rupiah), Satgas TP4P Kejaksaan Agung RI, BPKP, PT. INDRA KARYA dan PT. WIKA GEDUNG.

Kejari Jakarta Utara Memanggil Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) Program BPJS Ketenagakerjaan

 

IMG 3283  

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Jakarta Utara (Jakut) memanggil perusahaan wajib belum daftar (PWBD) program BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 28-29 Agustus 2017 bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Mereka diminta segera mendaftarkan seluruh karyawannya ke dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu memang hak sekaligus kewajiban bagi perusahaan. 

IMG 3272

Foto : Hendrinawati Leo, S.H selaku Jaksa Pengacara Negara sedang memaparkan materi

Hendrinawati Leo, S.H selaku jaksa pengacara negara (JPN)  dalam urusan BPJS Ketenagakerjaan di hadapan perwakilan PWBD yang hadir di Kantor Kajari Jakut (29/8/17), Tanjung Priok, Jakarta Utara menyampaikan semua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) sifatnya wajib, maka ada pula sanksi yang diberlakukan apabila tidak dijalankan.. Hendrinawati Leo menyebutkan, Baik kewajiban maupun sanksi tersebut diatur dalam UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Sanksi terberat dalam UU tersebut adalah sanksi pidana yaitu, hukuman penjara 8 tahun atau denda Rp 1 miliar.

IMG 3282

"Ketika Bapak dan Ibu mempekerjakan satu orang saja, maka sudah terikat dengan kewajiban ini. Jika tidak melaksanakan, maka yang bersangkutan sudah melakukan tindak pidana dan bisa dituntut," paparnya.  Pemberlakuan sanksi bagi pelanggar biasanya secara bertahap. Mulai sanksi teguran tertulis, denda, hingga sanksi tidak mendapat pelayanan publik bagi pemberi kerja dan pekerja. 

Sosialisasi ini untuk memasyarakatkan program perlindungan ketenagakerjaan dari risiko hilang atau berkurangnya penghasilan pekerja jika terjadi risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun nantinya, Bukan sekadar perusahaan menjalankan kewajibannya membayar iuran, tetapi yang utamanya hak pekerja untuk terlindungi dari risiko kerja, seperti kecelakaan, kematian, hari tua dan pensiun menjadi terjamin.

IMG 3276

Pemberi kerja agar mengikutsertakan para pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun untuk didaftarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan, kecuali Program Pensiun yang pelaksanaannya baru dimulai per 1 Juli 2015.

Dan untuk diketahui, pemberi kerja selain penyelenggara negara, setiap orang, pekerja, dan penerima bantuan, yang tidak mendaftarkan dirinya, pekerjanya dan keluarganya kepada BPJS, atau tidak memberikan data secara lengkap dan benar akan dikenai sanksi administratif. Ditambahkan pula bahwa bagi pekerja penyelenggara negara seperti PNS, TNI, Polri maupun Honor Daerah juga mendapatkan perlindungan jaminan sosial meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan jaminan hari tua (JHT) yang didaftarkan secara bertahap. 

Kejari Jakarta Utara Gelar Jaksa Masuk Sekolah di SMA Negeri 13 Jakarta Utara

 

IMG 3262

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) kembali menggelar kegiatan Jaksa Masuk Sekolah/ JMS. JMS yang bertujuan mengenalkan permasalahan hukum sejak dini kepada para siswa sekolah yang merupakan bibit masa depan bangsa, kali ini JMS dilaksanakan pada apel bersama di  SMA Negeri 13 Jakarta yang berlokasi di Jalan Seroja No.1, RT.7/RW.13, Rawabadak Utara, Koja, Kota Jakarta Utara (28/08/17), pagi tadi.

IMG 3220

Kegiatan apel yang diadakan SMA Negeri 13 Jakarta tersebut dihadiri oleh Toto Roedianto SH. MH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sekaligus Pembina Upacara. Toto Roedianto SH, MH menyampaikan materi meliputi Bahaya Narkotika & kenakalan remaja. Kegiatan JMS dilaksanakan agar anak - anak yang notabene generasi muda melek hukum sehingga dengan JMS diharapkan dapat terbentuk generasi muda yang sadar dan taat hukum. “Kenali Hukum, Jauhi Hukumannya”.

IMG 3221

Kegiatan JMS yang selama ini dilaksanakan pihak Kejari Jakut merupakan wujud nyata atas diterbitkannya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-184/A/JA/11/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pembentukan Tim Jaksa Masuk Sekolah/ JMS Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai upaya mendukung Agenda Nawa Cita Ke-8 pemerintah Indonesia yakni “Melakukan Revolusi Karakter Bangsa.

Camat-Lurah Ikuti Sosialisasi TP4D di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

 

IMG 3124

 

Telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi tentang Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang digelar di ruang aula kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada Hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017. Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara, gelar sosialisasi terhadap seluruh Camat dan Lurah berdinas di Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu.

IMG 3091

Foto: Robert M Tacoy dan Abdul Khalit membuka acara sosialisasi TP4D

Sosialisasi ini merupakan tindakan preventif yang dilakukan pihak TP4D, yang diharapkan untuk mencegah pelanggaran hukum dalam proyek pembangunan. "Sosialisasi ini dilakukan agar para pejabat DKI atau aparatur negara, tak perlu lagi ragu dalam membuat keputusan dan kebijakan terkait hal proyek pembangunan. Jadi, tugas TP4 ini iallah mengawal, dan mengamankan apapun proyek pembangunan yang masuk di dalam kategori strategis nasional, yang berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat," katanya Kepala Kejari Jakarta Utara, Robert M Tacoy, di lokasi.

IMG 3135

Foto : Pitoyo selaku Kasi Datun (kiri), Abdul Khalit selaku Asisten Pembangunan Kota Jakarta Utara (tengah), Robert M Tacoy selaku Kajari Jakarta Utara (kanan)

Dalam sosialisasi ini, nampak juga hadir Abdul Khalit yang selaku Asisten Pembangunan Kota Jakarta Utara. Berlangsungnya sosialisasi itu juga nampak Toto Roedianto sebagai Kepala Seksi (Kasie) Intelejen Kelompok Kerja (Pokja) Kejari Jakarta Utara yang sekaligus Ketua TP4D Kejari Jakarta Utara memaparkan terkait mekanisme kerja di TP4D.

IMG 3120

Foto: Toto Roedianto selaku Kasi Intelijen sedang memaparkan materi TP4D

"Jadi aparatur negara apabila di lingkungannya akan dilakukan proyek pembangunan, TP4D ini bisa melakukan pengawalan, dan pengawasan jika aparatur negara tersebut melaporkan, dan membuat permohonan (menyurat) ke TP4D itu untuk dikawal proyek pembangunannya. Tidak hanya itu, kami pun akan megawalnya sampai selesai. Setidaknya, adanya pengawalan serta pengawasan ini bisa mencegah akan potensi-potensi atau praktik penyelewengan anggaran pembangunan itu sendiri," katanya Toto.

IMG 3178

Foto bersama dengan seluruh peserta TP4D

Pada paparan yang disampaikan narasumber para peserta mendapatkan informasi yang jelas tentang peranan dan TUPOKSI TP4D sehingga sangat mendapatkan respon positif dari peserta yangmendapatkan secara langsung pengetahuan, wawasan dan pelaksanaan operasional TP4D.

IMG 3170

Foto bersama dengan Camat dan Kajari Jakarta Utara

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok Dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

 

IMG 20170822 WA0005

Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 bertempat di Rumah Kayu Ancol Jakarta Utara, telah diadakan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok Dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.  Nota kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Hendro Haryono, S.H selaku General Manager IPC Cabang Tanjung Priok dan Robert M. Tacoy, S.H, M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Dalam penandatanganan, Pihak PT. Pelindo II memohon Bantuan Penanganan Permasalahan di Bagian Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Jaksa Pengacara Negara.

IMG 20170822 WA0001

 

IMG 20170822 WA0002

Page 4 of 11