Anggota Sindikat Narkotika Internasional Dituntut Hukuman Mati

 

JAKARTA (SK) – Dua anggota sindikat narkotika internasional (China-Hong Kong-Indonesia) dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yansen Dau dan JPU Erni Mustikasari di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut), kemarin.

Terdakwa Chau Fai Chuen (WN China) dan Lo Tin Yau (juga WN China) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah me­nye­lundupkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 71 kilogram (kg) dari China ke Indonesia (Jakarta).

Tidak ada hal yang me­ringankan baik Chau Fai Chuen maupun Lo Tin Yau. Walau ke­dua­nya masih muda, mempunyai tanggungan dan belum pernah dihukum, hal meringankan, menurut jaksa, tidak seberapa dibanding hal-hal yang memberatkan keduanya. Tuntutan pidana mati pun bagi keduanya tidak bisa ditawar lagi.

Read more: Anggota Sindikat Narkotika Internasional Dituntut Hukuman Mati

Jaksa dan Pegawai Kejari Jakut Jalani Test Urine

Jakarta - Untuk mendukung Kegiatan Pemerintah dalam Program Pemberantasan Narkoba. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional melaksanakan Tes Urine yang dilaksanakan di lingkungan Kejari Jakut, pada Senin (27/4). Seluruh Pejabat , Jaksa, Tenaga Administrasi maupun Pegawai Honor, Cleaning Service dan Security di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengikuti kegiatan rutin ini. (tim web kejari jakut)

Pemusnahan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

 

Jakarta - Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah melakukan pemusnahan Barang bukti berupa Narkotika dan Psikotropika, Handphone Rekondisi beserta Aksesorisnya, Kosmetik Palsu, VCD/DVD Porno dan Bajakan, Senjata Tajam, serta Uang Palsu, pada Selasa 31 Maret 2015.

Pemusnahan barang bukti dihadiri dan disaksikan oleh Walikota Jakarta Utara, Rustam Efendi; Bupati Kepulauan Seribu, Tri Djoko Sri Margiyanto; Komandan Kodim (Dandim) 0502 JU, Letkol Arm Stevie Jantje Nuhujanan; Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Hengki Haryadi; dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Agung Komanindyo Dipo.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Agung Dipo mengatakan pemusnahan tersebut merupakan kegiatan rutin Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk mengamankan semua barang rampasan dari pengadilan agar tidak disalahgunakan dan merupakan kewajiban instansinya sebagai pihak eksekutor.

Barang bukti yang dihancurkan adalah barang bukti perkara tindak pidana umum berupa :

Read more: Pemusnahan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Penerangan dan Penyuluhan Hukum di SMA Negeri 80 Jakarta Utara

 

Tim Web Kejari Jakut, Jakarta - Demi menjaga serta ancaman bahaya Narkoba dan Obat - obatan terlarang, dan untuk meningkatkan Kesadaran Hukum, terutama untuk para siswa/ siswi Sekolah Menengah Atas khususnya di wilayah Jakarta Utara. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melakukan Penyuluhan Hukum di SMA Negeri 80 Jakarta Utara, pada  Jumat (27/3).

Kegiatan Penyuluhan Hukum tersebut di Ketuai oleh Kepala Seksi Intelijen Toto Roedianto, S.SOs, SH dengan  didampingi oleh Jaksa dan Staff Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Program penyuluhan hukum ini adalah kegiatan Triwulan yang rutin di laksanakan yang merupakan bagian dari fungsi dan tugas Kejaksaan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum terutama di kalangan pelajar yang merupakan generasi penerus, supaya generasi kita selanjutnya mengenal hukum, taat dan menjauhi hukuman.

Pada kesempatan itu Tim Penyuluhan Hukum memberikan materi mengenai “Narkoba Dan Bahaya Pemakaiannya Dikalangan Remaja". Kegiatan tersebut mendapat respon yang sangat baik dari Kepala Sekolah, Para Pelajar serta Para Guru.

MOU BPJS Ketenagakerjaan Dengan Kejari

 

Kepala kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Rizani Usman dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Agung Komanindyo Dipo telah melakukan MOU dalam melaksanakan kerjasama perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Beberapa waktu lalu. Rizani Usman mengatakan, bentuk MOU ini, agar semua pekerja formal dapat dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Begitu pula Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia, minimun 6 bulan diharapkan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Agung Komanindyo Dipo menegaskan, pihaknya bersedia menjadi wadah untuk penertiban administrasi dalam melakukan pemanggilan perusahaan sampai dengan penuntutan terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan.

Read more: MOU BPJS Ketenagakerjaan Dengan Kejari

Page 8 of 9