IMG 6633

 

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Bpk. SISWANTO, SH,MH. (Rabu 15/05/2019) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada pejabat baru yaitu :

  1. SATRIA IRAWAN, SH., MH sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada kejaksaan Negeri Palembang;
  2. ZAINAL, SH., MH sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda.

Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan merupakan suatu peristiwa rutin yang merupakan keharusan dalam setiap kehidupan organisasi, sehingga mutasi/promosi disuatu organisasi agar dimaknai dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figure-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu, selain juga merupakan bagian dari pola pembinaan karier bagi pegawai, yang diharapkan bermuara kepada peningkatan pelayanan kejaksaan terhadap masyarakat

Kepada pejabat yang baru dilantik dan bergabung di jajaran Kejaksaan Negeri Jakarta Utara jaga dan pelihara amanah yang yang telah dipercayakan oleh pimpinan serta senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab bersifat sensitive dan responsive terhadap tantangan dan permasalahan baru yang timbul baik didalam maupun di luar organisasi, mempunyai wawasan jauh kedepan dan mampu melakukan terobosan yang positif melalui pemikiran yang kreatif, inovatif dan sistematik untuk kepentingan organisasi, serta melakukan “sinergi” dengan seluruh bidang dilingkungan kejaksaan Negeri Jakara Utara, dan turut serta ambil bagian dalam rangka menciptakan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Kepada pejabat yang baru dilantik “selamat bekerja, semoga penempatan saudara pada posisi saat ini dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan dan kemajuan institusi.

Pelantikan dilaksanakan pada pukul 15.00 wib s.d selesai bertempat di Aula kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh pejabat Utama Kejaksaan Negeri Jakarta utara serta pegawai Kejaksaan Negeri jakarta Utara

IMG 6609

IAD

Ikatan Adhyaksa Dharmakarini melakukan aksi bakti sosial dengan melaksanakan sahur on the road di posko pengungsian bersama korban kebakaran Mangga Dua, Pademangan, Jakarta Utara. Rabu 15 mei 2019

Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Pusat yang dipimpin oleh Ibu Nina Jan Marinka dengan Ketua ketua IAD wilayah se-DKI Jakarta mengadakan kegiatan SAHUR bersama dengan para Warga Korban Kebakaran Kampung Bandan Pademangan, Jakarta Utara yang telah terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 lalu.

Kegiatan SAHUR ON THE ROAD ini merupakan ide dari Ibu Ros Ellyana Prasetyo selaku Ketua Umum IAD, sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan persoalan kemasyarakatan yang terjadi di sekitar kita. Hal ini juga dirasakan sesuai dengan komitmen Pimpinan Kejaksaan untuk lebih Mewujudkan Jaksa sebagai Sahabat Masyarakat.

Diharapkan dengan kegiatan ini dapat bermanfaat dan sedikit meringankan secara langsung beban warga masyarakat yang terdampak Kebakaran, khususnya dalam menjalankan ibadah Puasa di bulan Ramadhan.

Dalam pertemuan itu hadir juga Kajati DKI, Wakajati beserta para Kajari sewilayah DKI jakarta, Lurah Pademangan, Kapolsek Pademangan ketua RW kampung Bandan

 

senam mei

Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019, Kejaksaan Tinggi DKI dan Kejaksaan Negeri se-DKI  Jakarta bersama dengan PLN region Jawa Bagian Barat dan jajaran, melaksanakan senam pagi bersama di Lapangan panahan Gelora Bung Karno.

Bahwa dengan olahraga bersama akan menjadikan hidup sehat, dan dengan sehat jasmani serta interaksi bersama maka akan terwujud sikap ramah komunikasi yang sehat, yang akhirnya menjadikan rohani yang sehat sebagai modal dasar membentuk integritas pribadi insan biasa yang sehat dan kuat guna Kejaksaan lebih baik lebih dipercaya dan dirasakan oleh masyarakat.

IMG 6105

Dalam rangka penanganan permasalahan hukum khususnya hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) BPJS Ketenagakerjaan se-Wilayah Jakarta Utara melakukan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara. Penandatanganan dilakukan Kamis (18/04/2019) di Aula kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Adapun kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara diwilayah Hukum Jakarta Utara. Sedangkan tujuan kesepakatan bersama tersebut adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara, baik didalam maupun diluar pengadilan diwilayah hukum jakarta utara, yang dihadapi oleh pemberi kuasa dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta kelapa Gading, Mangga Dua, Cilincing, dan Pluit, yang penanganan atau penyelesaiannya dikuasakan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Jaksa Pengacara Negara yang mempunyai fungsi atau tugas melakukan Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pengakan Hukum, Bantuan Hukum, Tindakan Hukum Lain,kepada Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD di bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

 

2

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Bpk. SISWANTO, SH, MH dengan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kelapa Gading, Bpk. PEPEN SUPENDI ALMAS, MM

 

3Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Bpk. SISWANTO, SH, MH dengan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Mangga Dua, Bpk. INDRA ISWANTO

 

4Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Bpk. SISWANTO, SH, MH dengan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Cilincing, Bpk. YUDI AMRINAL

 

5

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Bpk. SISWANTO, SH, MH dengan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Pluit, Bpk. DRS. SULHAN IBRAHIM, AK, MM

 

6

Pemberian Plakat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Wilayah Jakarta Utara kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

 

7

 Pemberian Plakat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Wilayah Jakarta Utara

 8

 Foto Bersama

 

 

 

 

IMG 5848

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara  mengelar rapat koordinasi Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) dalam penguatan Integrated Ciminal Justice System (ICJS) di Jakarta, Jumat (14/4/2019).

Peserta Rapat koordinasi SPPT-TI dalam ICJS di wilayah Hukum Jakarta Utara dihadiri oleh:

  1. Kepala kejaksaan Negeri Jakarta Utara
  2. Ketua pengadilan negeri Jakarta Utara
  3. Perwakilan dari Polres Metro Jakta Utara
  4. Perwakilan dari Polres Pelabuhan tanjung Priok
  5. Perwakilan dari Polres Kepulauan seribu
  6. Perwakilan dari Lantamal III Tanjung Priok
  7. Perwakilan dari Rutan Cipinang
  8. Perwakilan dari Rutan Pondok Bambu
  9. Perwakilan dari LPKA Salemba
  10. Perwakilan dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok
  11. Perwakilan dari kantor Bea dan Cukai Marunda
  12. Perwakilan dari kantor Imigrasi Jakarta Utara
  13. Perwakilan dari BNN Kota Jakarta Utara
  14. Para Kasi dan Kasubbagbin Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
  15. Para Hakim dan pejabat struktural Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Paparan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara :

-          Strategi Nasional adalah arah kebijakan Nasional yang memuat focus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan Kementrian, Lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia

-          Dasar Program SPPT-TI dalam ICJS Jakarta Utara berdasarkan peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan surat Menkopulham Nomor : B-73/HK.00.01/03/2019 tanggal 25 Maret 2019 perihal SPPT-TI sebagai aksi pencegahan Korupsi yang menunjuk wilayah Jakarta Utara Sebagai wilayah Target Triwulan Pertama pada Tahun 2019/B-03

-          Fokus strategis Nasional Pencegahan Korusi meliputi antara lain masalah penegakanHukum dan reformasi Birokrasi

-          Strategis Nasional Pencegahan Korupsi dengan penegakan Hukum dalam reformasi birokrasi di prioritaskan pada pembangunan ZI unit kerja menuju WBK dan WBBM di lingkungan apparat penegakan Hukum yang meliputi instansi Penyidik, Kejaksaan, Pengadilan dan Rutan/Lapas.

-          Bekenan hal tersebut diharapkan apparat penegak hukum dapat bersinergi dalam ICJS untuk mewujudkan penanganan perkara yang cepat dan transparan.

-          Jakarta utara ditetapkan menjadi salah satu daerah implementasi SPPT-TI berdasarkan surat Menkopolhukam No.B-72/Hk.00.01/03/2019 tanggal 25 Maret 2019

-          Rencana E-ICJS Jakarta Utara adalah membuat suatu aplikasi yang terintegrasi antara penyidik, Kejaksaan, Pengadilan dan rutan/Lapas, dimana masing-masing instansi mengisi aplikasi tersebut sesuai dengan tahap penanganan perkara , sehingga masing-masing anggota ICJS dapat saling memonitor jalannya suatu perkara, hal ini bertujuan untuk mempercepat proses penangana perkara

-          Apabila masing-masing instansi bersedia dan medukung program aplikasi SPPT-TI tersebut, masing-masing satuan kerja diharapkan dapat membuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Mou (memori of memorandum)

-          Bahwa tujuan SPPT-TI dibentuk adalah untuk berbagi data dan membuka informasi penanganan perkara yang seluas-luasnya diantara anggota ICJSdalam sistem yang berbasis teknologi informasi dan agar lebih muda memonitor penanganan suatu perkara

IMG 5929

Page 2 of 19

POLLING

Tampilan website menurut anda ?

-  BAIK

-  CUKUP

- PERLU PERBAIKAN

Media Sosial